Oleh Dr. KH. Ikhsan Abdullah, SH. MH., Katib Syuriyah PBNU Demisioner, Praktisi Hukum Senior, Pembina yayasan Generasi Al Quran Nurul Ikhsan
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Tambakberas Jombang, 27-31 Agustus 2026, menetapkan keputusan bersejarah.
Pemilihan Rois Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU dikembalikan kepada mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) melalui musyawarah mufakat.
Baca juga
Keputusan yang monumental dan strategis ini adalah keteguhan suara Nahdliyin yang menginginkan penguatan Syuriyah.
Semangat itu terus diperjuangkan oleh Pengurus Harian Syuriyah PBNU, mengambil ibrah dari peristiwa di Hotel Aston yang dilawan oleh Ketua Umum dan menjadikan dualisme kepemimpinan karena adanya perbedaan tafsir mandat muktamar.
Gagasan konstitusional Supermasi Syuriyah tersebut kemudian diangkat dalam berbagai tulisan. Salah satunya disampaikan oleh penulis.
Dalam wawancara di media online http://inilah.com, 13 Juli 2026, penulis menegaskan AHWA adalah instrumen paling ampuh untuk memutus mata rantai politik uang dan mencegah dualisme legitimasi/kekuasaan di tubuh NU.
Gagasan tersebut mendapat apresiasi luas, termasuk dari MYR Agung Sidayu, Chairman Yayasan Pendidikan Indonesia dan Konsultatif Khusus ECOSOC PBB.
“Ini bukan ide reaktif, tapi solusi strategis berbasis empiris dan historis. Kita mengembalikan marwah keulamaan sebagai fondasi utama jam’iyyah,” ujar MYR Agung.
Dalam tanggapannya 13 Juli 2025 lalu, MYR Agung menyoroti bahaya biaya politik yang bisa mencapai ratusan miliar untuk “mempersiapkan” pencalonan di tingkat PBNU.
“Bagaimana mungkin organisasi yang lahir dari semangat jihad dan keikhlasan, dipimpin oleh orang yang ‘membeli’ jabatannya? Ini mencoreng sejarah NU,” tulisnya.
AHWA, jelas bukan lembaga formal biasa. Ia adalah representasi tertinggi nilai-nilai moral NU yg berbasis kealiman, keilmuan, akhlak tinggi, keikhlasan, dan ketakwaan. Anggotanya adalah para kiai sepuh lintas wilayah yang hidupnya diabdikan untuk pesantren dan umat.
Sebut saja nama-nama seperti KH. Nurul Huda Jazuli, KH Anwar Manshur, Prof Dr KH Said Aqil Siradj MA, KH Afifudin Muhajir, Tengku Walid Nu, dari Aceh Tuan guru Wildan dari Kalimantan, Miftachul Akhyar, KH. Anwar Iskandar, Prof. Dr. KH. Abun Bunyamin MAg
Dengan ilmu dan akhlak yang teruji, mereka sulit dipengaruhi materi dan jauh dari kepentingan duniawi. Inilah ruh kepemimpinan NU yang diwariskan para muassis, termasuk KH. Abdul Chalim Luewimunding.
Mekanisme di Muktamar 35 membuktikan hal itu. Semua muktamirin tetap diberi hak menjaring dan mengusulkan calon.
Namun keputusan akhir diserahkan kepada musyawarah mufakat seluruh anggota AHWA bersama muktamirin. Hasilnya diterima dengan ikhlas dan riang gembira, tanpa perpecahan.
Selain memutus politik uang, penguatan AHWA juga menjadi penangkal dualisme legitimasi. Di era digital, klaim kepemimpinan ganda sangat rawan. Keputusan AHWA yang otoritatif menjadi perekat ukhuwah bagi NU yang memiliki massa terbesar di dunia.
Penulis berharap, ke depan NU juga menata Manajemen , sistem kaderisasi dan transparansi keuangan yang akuntabel dan kredibe dan tata kelola Orgznisasi.
Kekuatan NU bukan pada besarnya aset, tapi pada kemurnian dan legitimasi kepemimpinannya,” tegasnya.
Dengan ini, Muktamar 35 Jombang menjadi tonggak sejarah baru. NU membuktikan bahwa demokrasi bisa beradab: lahir dari musyawarah dan mufakat para ulama, cahaya ilmu, dan keikhlasan, bukan dari bayang-bayang kepentingan duniawi dan politik pragmatis
Selamat menyongsong kepemimpinan Abad Kedua NU: “Mengembalikan NU kepada Muassis”.
