JAKARTA – Dalam satu tahun perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH RI) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program sertifikasi halal yang dijalankan BPJPH menunjukkan hasil signifikan.
Capaian total hingga Oktober 2025, tercatat lebih dari 9,8 juta produk di Indonesia telah memperoleh sertifikat halal, dan menjadi capaian tertinggi sejak regulasi wajib halal diberlakukan.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyebut capaian ini merupakan bukti nyata bahwa program sertifikasi halal merupakan kekuatan baru bagi penguatan ekonomi nasional.
Baca juga
“Capaian total 9,8 juta produk bersertifikat halal di usia satu tahun BPJPH di bawah Presiden Prabowo ini menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan gerakan besar yang juga menggerakkan ekonomi umat dengan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,” ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, usai menjadi narasumber FGD “Penguatan Ekosistem Halal Nasional di Era Regulasi Wajib Halal” yang digelar oleh Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia (PERSAMI) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) di Jakarta.
“Era regulasi wajib halal harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi umat dan peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global,” ujar Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan.
Babe Haikal menjelaskan, peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya ‘tertib halal’ atau kepatuhan atas regulasi jaminan produk halal menjadi faktor utama keberhasilan ini. Tidak hanya pelaku UMKM, industri besar juga semakin aktif mensertifikasi produknya karena melihat nilai strategis halal sebagai standar global.
“Halal bukan hanya urusan agama, tapi juga simbol kualitas dan kesehatan yang diakui dunia. Negara-negara non-Muslim seperti Tiongkok, Brasil, dan Amerika Serikat justru menjadi produsen produk halal terbesar. Indonesia harus menjadikan halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
“Dan dengan tertib halal, kita akan dapat memanfaatkan peluang ekonomi halal ini secara optimal.” tegasnya.
Babe Haikal juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk media massa, dalam menyukseskan implementasi kebijakan wajib halal. “Saya mengimbau rekan-rekan media untuk menyampaikan informasi secara utuh dan berimbang. Isu halal bersifat sensitif, tetapi sangat strategis bagi pembangunan ekonomi nasional,” tegasnya.
