SUMEDANG – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen strategis untuk memperkuat potensi ekonomi daerah, sekaligus menjadi kunci mewujudkan cita-cita besar Indonesia sebagai pusat halal dunia.
Hal tersebut disampaikan Babe Haikal, sapaan akrabnya, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang.
Baca juga
Kegiatan yang diikuti oleh para sekretaris daerah (sekda) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) seluruh Indonesia ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program 2025 sekaligus menyusun arah sinkronisasi program 2026.
Kebijakan wajib sertifikasi halal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas kehalalan produk, tetapi juga membuka peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi halal.
“Sertifikasi halal bukan hanya perlindungan bagi konsumen, tetapi juga peluang bagi pelaku usaha daerah untuk naik kelas. Produk halal akan lebih diterima di pasar global dan memperkuat daya saing ekonomi daerah,” ujar Babe Haikal dalam rilis pers yang diterima, Kamis (30/10/2025).
Dia menambahkan, pemerintah daerah (pemda) memiliki peran sentral dalam mendukung percepatan sertifikasi halal, terutama melalui fasilitasi sertifikasi halal bagi produk usaha mikro kecil (UMK) serta integrasi kebijakan daerah dalam ekosistem halal nasional.
“Halal hari ini bukan lagi sekadar urusan agama, tapi sudah bermetamorfosa menjadi simbol kesehatan, kualitas, dan kebersihan (symbol of health, quality, and cleanliness). Dunia menanti itu. Kalau tidak halal, maka tidak bernilai tinggi, karena halal kini menjadi value added,” tambah Babe Haikal.
