Oleh: Dr H. Ikhsan Abdullah, SH. MH.. Katib Syuriyah PBNU
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), perhatian publik umumnya tertuju pada siapa saja tokoh yang berpeluang memimpin organisasi Islam terbesar di dunia itu. Namun, di balik dinamika tersebut, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar dan strategis: pemimpin seperti apa yang dibutuhkan NU untuk memasuki abad keduanya?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena Muktamar ke-35 yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026 bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan.
Muktamar kali ini menjadi titik awal perjalanan NU memasuki abad kedua, sebuah fase yang menghadapkan organisasi pada tantangan yang jauh berbeda dibanding satu abad sebelumnya.
Jika pada abad pertama NU berperan besar menjaga agama, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta membangun kehidupan kebangsaan, maka abad kedua menuntut kapasitas yang lebih luas. NU kini berhadapan dengan disrupsi teknologi, kecerdasan buatan (AI), perubahan geopolitik, krisis iklim, hingga persaingan ekonomi global yang akan memengaruhi kehidupan umat.
Selama ini diskursus Muktamar lebih sering berkisar pada peta dukungan, peluang kandidat, maupun dinamika politik internal. Padahal, yang lebih menentukan justru adalah kompetensi pemimpin untuk membawa NU menghadapi perubahan peradaban global.
Dari Politik Organisasi ke Politik Peradaban
Muktamar ke-35 memiliki makna strategis karena menentukan arah NU dalam 100 tahun mendatang.
Jika Abad pertama NU dihabiskan untuk menjaga agama, bangsa, dan negara, maka Abad kedua menuntut peran yang lebih luas: menjaga peradaban, menjawab tantangan global, dan menguatkan kemandirian umat.
Pernyataan tersebut menunjukkan kepemimpinan NU ke depan tidak lagi cukup diukur dari kemampuan mengelola organisasi semata, tetapi juga dari kapasitas membaca arah perubahan dunia.
Dengan kata lain, Muktamar kali ini bukan sekadar memilih Ketua Umum PBNU, melainkan menentukan bagaimana NU akan memosisikan diri di tengah perubahan lanskap global.
Kiai yang Mampu Membaca Dunia
Dalam pandangan penulis, syarat pertama yang harus dimiliki Ketua Umum PBNU adalah memiliki akar kuat di dunia pesantren sekaligus memiliki wawasan internasional.
Pemimpin NU harus mampu berbicara tentang geopolitik, ekonomi digital, kecerdasan buatan, dan krisis iklim. Ia harus menjadi sosok yang didengar di majelis taklim sekaligus di forum internasional.
Poin ini menarik karena menunjukkan adanya pergeseran paradigma kepemimpinan NU. Jika sebelumnya legitimasi lebih banyak lahir dari otoritas keilmuan keagamaan, kini legitimasi itu juga dituntut mampu menjawab isu-isu global yang memengaruhi kehidupan umat.
Di tengah era digital, isu AI, keamanan siber, ekonomi hijau, hingga transformasi industri halal menjadi bagian dari tantangan yang tidak bisa dihindari organisasi keagamaan.
Kepemimpinan Tidak Cukup Karismatik
Ketua Umum PBNU harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat.
Menurutnya, PBNU bukan lagi organisasi sederhana, melainkan institusi besar yang membawahi 34 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), ratusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), ribuan lembaga, serta berbagai aset dan program berskala nasional.
Karena itu, pemimpin NU harus mampu menjalankan tata kelola organisasi secara transparan, akuntabel, dan visioner.
Namun, kemampuan administratif saja tidak cukup. Namun di sisi lain, ia juga harus menjadi pemimpin spiritual yang menjadi rujukan. Keseimbangan antara ‘kepala’ dan ‘hati’ ini sangat penting agar organisasi tidak kehilangan ruhnya.
Menyatukan Tiga Kekuatan Besar NU
Salah satu tantangan terbesar NU saat ini adalah menjaga harmoni di tengah keberagaman warganya.
NU menaungi berbagai kelompok, mulai dari ulama pesantren, pejabat negara, akademisi, profesional hingga generasi muda.
Karena itu, penulis menilai Ketua Umum PBNU harus mampu menjadi jembatan bagi seluruh elemen tersebut.
Ketua Umum yang ideal adalah yang dipercaya pemerintah menjaga Kemandirian NU tapi memiliki akses ke Pemerintah dalam urusan menjaga moral kebangsaan, dihormati pesantren karena keilmuannya, dan diterima anak muda karena cara komunikasinya.
Penulis mengingatkan tanpa kemampuan menyatukan tiga kekuatan besar tersebut, NU berpotensi menghadapi fragmentasi internal.
Kemandirian Ekonomi Jadi Agenda Strategis
Pandangan lain yang menjadi sorotan adalah pentingnya membangun kemandirian ekonomi NU. Memasuki abad kedua, organisasi tidak boleh terus bergantung pada bantuan pemerintah ataupun pihak ketiga.
Penulis mendorong kepemimpinan baru memiliki peta jalan yang jelas untuk memperkuat koperasi, pesantrenpreneur, Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU), wakaf produktif, hingga investasi sebagai sumber pembiayaan organisasi.
Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai program NU dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa bergantung pada perubahan kebijakan politik.
NU Harus Memimpin Percakapan Global
Selain memperkuat organisasi di dalam negeri, penulis juga melihat peluang besar NU tampil sebagai aktor penting dalam diplomasi kemanusiaan dunia.
Menurutnya, kontribusi NU dalam moderasi beragama, toleransi, dan Islam Nusantara telah menarik perhatian komunitas internasional.
Karena itu, Ketua Umum PBNU mendatang perlu membawa pengalaman tersebut ke tingkat global.
Ketua Umum harus mampu membawa isu-isu tersebut ke forum global. Menjadikan NU sebagai rujukan solusi atas masalah kemanusiaan, perdamaian, dan lingkungan. NU harus tampil bukan hanya sebagai ormas terbesar, tapi juga sebagai pelopor peradaban.
Lebih Penting dari Popularitas
Penulis mengingatkan agar Muktamar tidak terjebak pada pertarungan popularitas maupun kekuatan modal.
Muktamar di Tambak Beras Bahrul Ulum Jombang adalah pengingat untuk ‘kembali ke-Ruh para Muassis’. Karena itu, proses pemilihan Ketua Umum jangan terjebak pada popularitas dan Capital.
Penulis menegaskan warga NU perlu mencari sosok yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai dasar organisasi.
Tugas kita bersama adalah mencari figur yang paling ‘NU’: berilmu, berakhlaq, berwawasan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat dan bangsa.
Keputusan Muktamar ke-35 bukan hanya menentukan kepemimpinan lima tahun mendatang, tetapi menjadi fondasi perjalanan NU dalam satu abad ke depan. Sebab keputusan di Muktamar 35 ini bukan hanya menentukan 5 tahun ke depan. Tetapi juga menentukan arah NU untuk 100 tahun ke depan.
Wallahu a’lam bishawab.
