JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa ulama adalah denyut nadi umat dan rakyat.
Dalam kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Kamis (20/11/2025), Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa ulama tidak pernah hidup bergelimang harta, sederhana, dan mengutamakan kepentingan umat jika memiliki harta berlebih.
“Ulama itu bangun tidur, umatnya sudah ngantre, umat baru pulang kalau ulamanya masuk kamar. Yang dilakukan ulama adalah menerima pasien satu per satu dari meminta air untuk disembuhkan penyakit anaknya, sampai minta nama anak yang baru lahir, cucu yang baru lahir, minta doa anaknya belum dapat jodoh, minta doa untuk memulai membangun rumah, sampai kapan sawahnya mau panen. Itu yang dilakukan oleh ulama. Jadi ulama itu denyut nadi umat dan rakyat,” kata Ahmad Muzani.
Baca juga
Ahmad Muzani menyebutkan peran ulama bagi bangsa dan negara telah ada di Indonesia bahkan sebelum republik ini merdeka, di mana para ulama di berbagai daerah di tanah air menjadi penggerak untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan.
Bahkan pada era transisi Piagam Jakarta menjadi Pancasila, lanjut dia, para ulama menjadi penengah agar umat Islam di Indonesia mau mengakui Pancasila menjadi dasar negara. Hal ini sukar ditemukan di berbagai negara lain berpenduduk mayoritas Muslim.
“Pak Prabowo ngomong kepada kami ‘Muzani, kalau kamu pengen tahu kondisi negara, dekatlah sama kiai. Kiai itu adalah denyut hati rakyat. Kami kalau mau perang larinya ke ulama minta doa, itu kata Pak Prabowo,” ujarnya menjelaskan.
“Di ulama itulah terjadi berbagai macam keluhan, pujian. Lihat ekonomi bagus? Tanya ulama. Lihat ekonomi berat? Tanya para ulama,” lanjut Muzani menceritakan ucapan Prabowo.
Muzani mengatakan ulama juga memiliki peran strategis pada saat pandemi COVID-19, di mana program vaksinasi menjadi sukses setelah MUI mengeluarkan fatwa halal soal vaksin.
Oleh karena itu, ia mendorong kepada negara untuk memberikan rekognisi terhadap peran ulama di Indonesia, agar para ulama tetap menjadi bagian penting dari proses pembangunan bangsa dan negara.
“Jangan sampai ulama itu seperti daun salam di masakan. Apa itu daun salam di masakan? Kami tidak ingin seperti itu. Kalau mau masak, chef, tukang masak, nyari-nyari daun salam untuk menjadi pewangi, penyedap, tapi begitu mau disajikan daun salam itu disingkirkan,” ujarnya berkelakar.
“Musyawarah Nasional MUI hari ini meneguhkan seperti yang disampaikan oleh Kiai Ma’ruf Amin, bahwa Majelis Ulama Indonesia tetap berada bersama pemerintah di bawah pemerintahan Prabowo Subianto,” tutur Ahmad Muzani.
